Moratorium Penerimaan PNS Terbaru

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, bahwa selama ini terjadi salah persepsi terhadap kebijakan Pemerintah tentang Moratorium penerimaan PNS, di dalam masyarakat kita Moratorium diartikan penghentian penerimaan PNS padahal tidak demikian adanya.

Lebih jauh Kemenpan RB menjelaskan bahwa penetapan Moratorium ini bermaksud untuk menekan laju pertumbuhan jumlah PNS,dengan demikian jumlah antara PNS yang pensiun,dipecat, maupun meninggal berbanding lurus dengan penerimaan PNS baru. pemerintah akan tetap membuka Lowongan PNS baru akan tetapi lebih terkendali dan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Untuk penerimaan CPNS tahun 2015 pemerintah akan menerapkan sistem penerimaan yang sangat ketat dan rangkaian seleksi yang seksama sehingga antara penerimaan dengan pengurangan jumlah PNS akan sebanding (zero growth).

Belanja APBD sebagian besar daerah di indonesia rata - rata diatas 50% habis untuk belanja Pegawai, maka dari itu diperlukan sebuah langkah besar untuk membatasi agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat membaik. bisa dibayangkan bagaimana dana yang seharusnya diperuntukkan untuk melayani pembangunan daerah yang notabene bersentuhan langsung dengan masyarakat habis tersedot untuk pembiayaan belanja pegawai.

Dari aspek penataan kelembagaan, moratorium CPNS dalam kerangka Reformasi Birokrasi, perlu didukung dengan pelaksanaan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) secara tegas sebagai dasar pengadaan formasi dan rangkaian siklus manajemen kepegawaian. Formasi dan pengangkatan CPNS harus benar-benar bebas dari intervensi politik serta harus menerapkan merit system.

Dari aspek anggaran, Pemda perlu membatasi besaran DAU yang digunakan untuk belanja pegawai sekaligus membatasi besaran proporsi belanja pegawai dalam APBD. Pembatasan tersebut memberi ruang APBD dimanfaatkan oleh masyarakat. APBD perlu berorientasi pada belanja modal ataupun belanja barang dan jasa, yang manfaatnya dapat dinikmati masyarakat secara langsung. APBD yang lebih banyak berorientasi untuk belanja langsung menunjukkan komitmen Pemda untuk menyejahterakan rakyatnya.

Sumber : http://www.asncpns.com/